Showing posts with label PDIP. Show all posts
Showing posts with label PDIP. Show all posts

Friday, 30 August 2013

PDIP Tidak Akan Lawan Keinginan Rakyat Terkait Jokowi


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Popularitas dan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai salah satu kandidat Calon Presiden dalam Pilpres 2014 mendatang terus meningkat. Terkait hal tersebut Pakar Psikologi Politik UI Hamdi Mulukmemperkirakan PDI Perjuangan tidak akan melawan keinginan masyarakat dalam konteks calon presiden yang akan diusung partai berlambang banteng tersebut.
"Kayaknya tidak mungkin PDIP melawan kehendak publik. Kecil kemungkinannya," ujar Hamdi di Jakarta, Jumat (30/8/2013).
Menurut Hamdi, jika PDIP sampai mengambil kebijakan yang bertentangan dengan keinginan masyarakat akan terjadi politik alienation yang justru berpotensi menimbulkan kemarahan warga dan justru merugikan PDIP.
"Itu bahaya karena jika keinginan elit dengan rakyat terlalu jauh, maka massa akan marah. Nah kalau yang marah 40 persen, kalau kata survei, yang memilih Jokowi, apa gak kualat PDIP," tuturnya.
Namun Hamdi yakin PDIP hanya tengah mencari momen yang tepat untuk memutuskan secara resmi mencalonkan Jokowi sebagai Capres mereka.
"Saya agak yakin (PDIP akan calonkan Jokowi), dan bodoh sekali jika PDIP sudah melihat tingkat prevelensi begitu tinggi tapi justru memasang orang lain. Gak mungkinlah," tukasnya.
Ia menyebut ada beberapa hal yang mungkin menjadi pertimbangan partai yang menyatakan dirinya sebagai partai wong cilik itu untuk menunda pengumuman pencapresan Jokowi.
"Pertimbangan pertama tentu etika politik, tapi seperti saya katakan kita sebenarnya bisa melihat kualitas seseorang dari kinerjanya selama waktu tertentu, jadi tidak perlu Jokowi membuktikan selama 5 tahun," jelasnya.
Apalagi, lanjutnya, Jokowi juga bisa melakukan hal yang ia terapkan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu Jokowi meminta maaf dan izin dari masyarakat Solo untuk menunaikan tugas yang lebih besar di Jakarta.
Hamdi melanjutkan, alasan kedua kemungkinan adalah PDIP masih menunggu kepastian perolehan suaranya untuk pemilu legislatif. Karena jika mereka dapat meraih perolehan suara lebih dari 20 persen maka akan lebih mudah bagi PDIP untuk menentukan calon presiden.
Alasan ketiga adalah untuk melindungi Jokowi dari serangan dan fitnah-fitnah politik yang potensial muncul jika Jokowi resmi diusung sebagai Capres.
"Jadi jangan sampai nanti Jokowi jadi target serangan politik," katanya.


Thursday, 29 August 2013

Tolak Ikut Konvensi, Rustriningsih Merasa Tak Ditekan PDIP


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDI Perjuangan, Rustriningsih menegaskan keputusannya menolak ikut konvensi Calon Presiden Partai Demokrat adalah pilihan dirinya sendiri.
PDI Perjuangan, partai tempatnya bernaung tak pernah menekan dirinya untuk melakukan penolakan.
"Saya kira tidak ada tekanan," ujar Rustri, Kamis (29/8/2013).
Bahkan dia juga yakin, Ketua Umum PDI Perjuangan memberikan kepercayaan begitu besar kepada para kader untuk mengerti hal-hal yang bisa dilakukan dan tidak. Termasuk terkait keputusan yang akan diambil Rustri menjawab undangan komite konvensi Capres.
Lebih lanjut Rustri juga berharap, penolakannya untuk tidak mengikuti tahapan konvensi selanjutnya di depan Komite mengakhiri perdebatan selama ini.
"Mudah-mudahan demikian. Tidak ada lagi yang mempersepsikan lain-lain. Walaupun ada ucapan kasar dan itu saya mengerti karena mereka tidak mengikuti saya sejak awal. Saya sangat memaklumi dan kita lihat latar belakangnya," kata Rustri.


Rakernas PDIP Tidak Tutup Kemungkinan Bahas Calon Presiden


Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Ancol, 6-8 September 2013. Dalam pertemuan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk membahas calon presiden yang diusung pada Pemilu 2014.
"Ya memang kan usulan-usulan itu Insya Allah akan kami tampung dalam rakernas yang akan datang ini," kata Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/8/2013).
Namun, Puan mengaku belum mengetahui apakah nama-nama kandidat juga akan muncul dalam Rakernas tersebut. Ia juga belum mendapatkan informasi apakah pengurus daerah hanya akan mengusulkan kriteria internal dan eksternal calon presiden.
"Ini yang akan kami bicarakan secara internal . Itulah gunananya rakernas yang akan datang ini. Apa dan bagaimana, siapa akan diusulkan dalam forum rakernas ini," tuturnya.
Puan mengatakan dalam Rakernas, pengurus dapat terbaku sesuai aturan dan mekanisme. Ia mengingatkan bahwa calon presiden merupakan kewenangan penuh dari ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Saya belum denger hal tersebut, tapi kalau kemudian mengerucut nama Jokowi saya rasa itu belum. Tentu saja akan ada rapat internal tertutup dimana dinamika perkembangan politik yang terjadi akhir ini akan kami bahas bersama dan kami pertimbangkan bersama untuk dipikirkan ke ketum," katanya.


PDIP Pertimbangkan Jokowi Berduet dengan JK


Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan menerima wacana duet Jusuf Kalla- Joko Widodo pada Pemilu 2014. Hal itu terungkap setelah JK panggilan akrab Jusuf Kalla menyatakan kesiapannya berduet dengan Jokowi.
"Wacana itu semuanya kita tampung dan jadi masukan yang kita pertimbangan," kata Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/8/2013).
Namun, Puan mempertanyakan apakah JK mau bergabung ke PDI Perjuangan. Sementara, JK masih tercatat sebagai politisi Golkar.
"Apakah benar pak JK mau ikut bersama PDIP. Kan Golkar sudah punya jadi capres. Kalau Pak JK ikut ke PDIP mewakili siapa Golkar atau secara pribadi," tuturnya.
Mengenai hasil survei pasangan tersebut yang menguat, Puan menilai hal itu wajar. Apalagi dinamika politik terus berkembang.
"Kita tidak tahu menjelang pileg mendatang. Masih ada tiga bulan sampai pileg apakah kita akan pileg atau kemudian nggak. Ini komunikasi intensi," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden periode 2004-2009 Jusuf Kallamenegaskan, siap maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014, bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi.
"Bagi saya, hanya satu, selama itu bisa bermanfaat bagi rakyat dan negara, saya siap melaksanakannya jika bersama Pak Jokowi (Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta)," kata Jusuf Kalla, Selasa (27/8/2013) siang.
Menurut Jusuf Kalla, Jokowi termasuk sosok yang didorongnya saat akan menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun lalu.
Jokowi, menurut Jusuf Kalla, adalah sosok yang memiliki kepribadian yang baik, memiliki kemampuan, bisa mengambil keputusan, dan mampu memenuhi aspirasi rakyat.
"Lebih penting lagi, jika saya bersama Jokowi, ada yang bilang, itu sebuah harmoni, antara perwakilan Jawa dan luar Jawa," tambahnya.
Namun, Kalla menyatakan, semuanya itu kembali lagi pada sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan DPP PDI-P serta rakyat sendiri.


PDIP Punya Kedekatan Secara Baik Dengan JK


Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Wakil PresidenJusuf Kalla menyatakan siap maju pada Pemilu 2014 bersama Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Jokowi yang notabennya kader PDIP belum memberi jawaban hingga kini.
Soal itu, Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengatakan pihaknya belum membahas mengenai calon presiden pada pemilu 2014. Meskipun sejumlah survei menempatkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo di peringkat teratas calon presiden.
"Potret hari ini, dan dua bulan lalu berbeda tergantung prestasi seseorang dan pandangan publik. Bagi PDIP menjadi penting untuk pemilihan presiden untuk berhati-hati," kata Maruarar di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/8/2013).
Maruarar juga mengakui pihaknya mencermati setiap hasil survei. Ia melihat dengan sendiri bagaimana publik merespon Joko Widodo bila berkunjung ke daerah. Setidaknya, Maruarar bersama Jokowi telah berkunjung ke Jawa Barat, Jawa Timur, Bali dan Sumatera Utara.
"Respon publik di daerah memang terlihat," ujarnya.
Sementara mengenai JK, Anggota Komisi XI itu mengakui partainya dekat dengan Ketua PMI itu. JK, kata Maruarar, merupakan negarawan dan tokoh bangsa. Hubungan PDIP dan JK pun sangat baik.
Marurar mencontohkan saat JK menggelar acara pernikahan anaknya. "Bu Mega, Mas Tjahjo, Mba Puan dan saya," katanya.
Namun, diakui belum ada pembicaraan mengenai pencapresan. "Kegiatan PDIP, Pak JK kita undang dan hadir seperti di Jawa Tengah atau di Jakarta soal Rohingya, kami selalu komunikasi," ungkapnya.


Wacana Calon Presiden, PDIP Akui Hubungan Baik Dengan Jusuf Kalla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla siap maju pada Pemilu 2014 dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Jokowi yang merupakan kader PDIP belum memberi jawaban hingga kini.
Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengatakan pihaknya belum membahas mengenai calon presiden pada pemilu 2014. Meskipun sejumlah survei menempatkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo di peringkat teratas calon presiden.
"Potret hari ini, dan dua bulan lalu berbeda tergantung prestasi seseorang dan pandangan publik. Bagi PDIP menjadi penting untuk pemilihan presiden untuk berhati-hati," kata Maruarar di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/8/2013).
Maruarar juga mengakui pihaknya mencermati setiap hasil survei. Ia melihat dengan sendiri bagaimana publik merespon Joko Widodo bila berkunjung ke daerah. Setidaknya, Maruarar bersama Jokowi telah berkunjung ke Jawa Barat, Jawa Timur, Bali dan Sumatera Utara.
"Respon publik di daerah memang terlihat," ujarnya.
Sementara mengenai JK, Anggota Komisi XI itu mengakui partainya dekat dengan Ketua PMI itu. JK, kata Maruarar, merupakan negarawan dan tokoh bangsa. Hubungan PDIP dan JK pun sangat baik.
Marurar mencontohkan saat JK menggelar acara pernikahan anaknya. "Bu Mega, Mas Tjahjo, Mba Puan dan saya," katanya.
Namun, diakui belum ada pembicaraan mengenai pencapresan. "Kegiatan PDIP, Pak JK kita undang dan hadir seperti di Jawa Tengah atau di Jakarta soal Rohingya, kita selalu komunikasi," ujarnya.

Wednesday, 28 August 2013

Tawarkan Cawapres, PDIP Ajak Mahfud Md. Bergabung


TEMPO.COJakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajak tokoh nasional untuk bergabung menjadi anggota.Salah satu yang diajak adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md.
"Kalau bersedia, silakan Pak Mahfud bergabung ke PDIP," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto, ketika dihubungi Rabu, 28 Agustus 2013.

Dia mengatakan, bila bergabung dengan PDIP, Mahfud akan semakin mudah menjadi calon presiden atau calon wakil presiden dari partai berlambang banteng ini. Hasto mengatakan Mahfud memiliki potensi mengisi jabatan strategis di lembaga pemerintahan.

Hasto menuturkan, PDI Perjuangan sedang menyiapkan calon pemimpin. Karena itulah, ujar Hasto, bila meraih 20 persen suara pada Pemilu 2014, partai tak akan mengusung calon presiden dan calon wakil presiden dari luar. PDI Perjuangan lebih mengutamakan kader internal.

Ihwal pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Mahfud, Hasto mengaku tak tahu. Sebelumnya, tersiar kabar Mega mempertemukan Mahfud dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belum lama ini.

SUNDARI


Jokowi Bagian Strategi Politik PDIP di Pemilu 2014


TEMPO.COJakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto, mengatakan strategi partai untuk memenangi Pemilihan Umum 2014 adalah menggunakan momentum, baik positif maupun negatif. Contoh momentum positif, kata Hasto, adalah peran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

"Jokowi menjadi bagian dari momentum politik yang positif," kata Hasto ketika dihubungi, Rabu, 28 Agustus 2013. Sedangkan momentum negatif, misalnya, kegagalan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menjaga kestabilan ekonomi, rupiah melemah, dan utang yang semakin menumpuk. (Baca: Jokowi Capres PDIP? `Itu Sensitif`) 

Hasto menilai Jokowi adalah salah satu faktor meningkatnya elektabilitas PDI Perjuangan akhir-akhir ini. Namun, kata dia, meningkatnya elektabilitas partai tak hanya karena Jokowi, tetapi juga faktor kinerja pengurus, baik yang di pusat maupun daerah.

Meski Jokowi mempunyai elektabilitas tinggi, kata Hasto, tak serta-merta membuat Gubernur Jakarta ini menjadi calon presiden yang bakal diusung. Penentuan posisi capres dan cawapres di PDIP ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. 

Saat ini, kata Hasto, partai lebih berkonsentrasi pada pemenangan pemilihan legislatif agar bisa mengusung capres dan cawapres dari kader internal. Hasto optimistis bahwa dalam Pemilu 2014 nanti PDI Perjuangan akan meraih suara hingga 20 persen.

SUNDARI 


Monday, 26 August 2013

PDI Perjuangan akan Panen Suara Jika Umumkan Jokowi Jadi Capres


TRIBUNNEWS.COM - Hasil pemilihan legislatif (pileg) PDI Perjuangan diyakini akan terdongkrak bila partai tersebut sejak awal mendeklarasikan Joko Widodo sebagai calon presiden. Daya tarik Jokowi dinilai bakal ikut melekat pada partainya.
"Saya yakin kalau PDI Perjuangan mau mengkapitalisasi (suara), pasti (deklarasi pencalonan Jokowi) akan mendogkrak (perolehan) suara pileg," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito, Senin (26/8/2013) malam. Menurut dia keterbatasan penerimaan PDI Perjuangan bisa diperkuat sosok Jokowi.
Namun begitu, Arie menyadari pengusungan calon presiden untuk PDI Perjuangan masih menunggu titah dari Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum. Dia pun berpendapat berbagai hal bisa terjadi bila PDI Perjuangan baru menentukan calon Presiden setelah diketahui hasil Pemilu Legislatif 2014.
Bila PDI Perjuangan memenuhi ambang batas minimal pencalonan Presiden (presidential threshold), misalnya, menurut Arie PDI Perjuangan bisa leluasa menentukan calon presidennya sendiri. Dia memperkirakan bila itu terjadi dan belum ada calon Presiden yang dideklarasikan, maka Megawati kemungkinan akan kembali maju menjadi calon Presiden dari partai itu.
"Jadi, tergantung politik PDI Perjuangan. Tapi Jokowi bisa meningkatkan daya tarik PDI perjuangan, dan PDI Perjuangan juga bisa melengkapi Jokowi," tegas Arie.


Jokowi Makin Tak Tertandingi, PDIP Makin 'Pede' Hadapi 2014


Jakarta - Sekali lagi survei capres menempatkan Gubernur DKI Joko Widodo sebagai calon presiden di urutan pertama. PDIP makin optimis memenangkan Pemilu 2014 atas hasil survei yang terakhir dirilis Litbang Kompas itu.

"Tingginya elektabilitas PDI Perjuangan merupakan modal agar seluruh jajaran struktural partai bersama rakyat, lebih percaya diri melewati masa transisional tahun 2014 yang akan datang," kata Wasekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pesan singkat, Senin (26/8/2013).

Menurutnya, tingginya elektabilitas Jokowi merupakan berkah bagi rakyat dan juga bagi PDIP, karena salah satu fungsi PDIP adalah menyiapkan calon pemimpin bangsa.

"Ibu Megawati tidak pernah berhenti mengingatkan hal ini, termasuk juga memberikan arahan secara langsung pentingnya pemimpin ideologis yang memahami persoalan rakyat dan mampu memberikan arah terhadap haluan dari kapal besar yang namanya Indonesia," paparnya diplomatis.

Dengan demikian, lanjut Hasto, dengan diterimanya Jokowi sebagai capres potensial, maka PDIP lebih berkonsentrasi untuk menyiapkan tentang konsepsi pemerintahan ke depan.

"Mimpi PDIP jelas, bagaimana agar Indonesia bisa bangkit sehinggaa kita bisa berdaulat di negeri sendiri, tidak perlu lagi impor pangan, dan ke depan semakin disegani di dunia internasional," tuturnya.

"Hal itu sebagaimana telah dirintis oleh BK (Bung Karno) dengan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika tahun 1955," ucap Hasto.

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/08/26/162757/2340872/10/jokowi-makin-tak-tertandingi-pdip-makin-pede-hadapi-2014?9922022
(van/nrl)

Wasekjen PDIP: Duet Mega-Jokowi Memungkinkan


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Survei Kompas menunjukkan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meningkat signifikan.
Survei yang dilakukan kepada 1.400 responden, menempatkan Jokowi di urutan pertama dengan 17 persen, saat survei digelar pada 26 November-11 Desember 2012, dan naik menjadi 32,5 persen pada survei 30 Mei-14 Juni 2013.
Sang tokoh fenomenal mengalahkan sejumlah tokoh politik lain yang lebih dulu memproklamirkan diri sebagai capres.
Bahkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang membawaJokowi ke kancah politik nasional melalui pencalonan Gubernur DKI Jakarta, hanya memeroleh 8 persen dan berada di urutan ketiga.
Hasil survei ini menambah panjang kemenangan Jokowi sebagai tokoh paling potensial sebagai capres, dari hasil beberapa lembaga survei sebelumnya.
Menyikapi hasil survei Harian Kompas, Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menunjukkan partainya punya modal calon pemimpin untuk Pilpres 2014.
"(Artinya) kami punya calon pemimpin, dan kaderisasi partai sudah berjalan," kata Hasto saat berbincang dengan Tribunnews.com, Senin (26/8/2013).
Hasil survei ini, lanjutnya, juga membuat PDIP makin percaya diri untuk menyiapkan dan merealisasikan sejumlah program dan kebijakan pemerintahan ke depan.
"Siapapun yang memimpin nanti, punya PR dari pemerintah SBY. Tidak hanya ekonomi, tapi juga kemandirian pangan, utang luar negeri, dan lainnya," imbuhnya.
Bagi PDIP, hasil survei Kompas kali ini menjadi berkah tersendiri, karena punya calon pemimpin bangsa yang mumpuni.
Meski begitu, Hasto menilai kepimpinan Ketua Umum partainya,Megawati Soekarnoputri menjadi presiden selama tiga tahun, tidak kalah baik dari kepemimpinan SBY selama sembilan tahun terakahir.
Hasto menyatakan, PDIP belum melansir calon presiden untuk Pilpres 2014, karena masih menunggu perolehan suara di pileg.
Ia mengatakan, Megawati bukannya menginginkan tetap maju menjadi capres, melainkan taat pada partai.
"Partai (PDIP) melihat kepemimpinan ke depan punya tantangan nasional, mulai dari ekonomi, ketahanan pangan, energi. Agar bagaimana kepemimpinan ke depan punya agenda yang jelas," paparnya.
Hasto menila, Megawati lebih berpikir bagaimana cara mewujudkan konsep kenegaraan dan kebangsaan, demi kepentingan bangsa dan negara.
Karena itu, ia melihat peluang menduetkan Megawati dan Jokowi di Pilpres 2014 sangat terbuka.
"Kalau misalnya Bu Mega bersama Pak Jokowi bersama anak bangsa lainnya, itu memungkinkan," cetus Hasto.
Apa yang fungsionaris PDIP lihat dari Megawati mengenai pencapresan ke depan?
"Kami lihat Bu Mega seperti pada peluncuran buku yang lalu. Beliau menyatakan perjuangan mewujudkan cita-cita Bung Karno belum selesai," jelasnya. (*)


Usung Jokowi, PDI-P Masih Berhitung Untung-Rugi


JAKARTA, KOMPAS.com — Survei sejumlah lembaga menempatkan Joko Widodo alias Jokowi sebagai kandidat calon presiden dengan tingkat elektabilitas tertinggi. Bahkan, hasil dari survei yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan, dalam enam bulan elektabilitas Jokowi melejit 100 persen. Akan tetapi, PDI Perjuangan belum memberikan tanda-tanda merespons aspirasi publik ini dengan sinyal akan mengusung Jokowi pada Pemilihan Presiden 2014. Kenapa?

"Inilah ujian untuk Jokowi dan kader-kader lain, untuk melihat sejauh mana ketaatan seorang kader, loyalitasnya," ujar Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senin (26/8/2013). 

Ia mengatakan, naiknya elektabilitas Jokowi tak mengherankan. Menurutnya, hal itu buah dari kinerja Jokowi yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta. Namun, kata dia, yang berjuang bagi PDI Perjuangan bukan hanya Jokowi.

"Masih banyak kader lainnya yang juga berjuang untuk partai. Kalau misalnya Jokowi diterima publik, ya baguslah," ujar mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri ini. 

Oleh karena itu, Hasanuddin mengatakan, partainya masih berhitung untung dan rugi dalam mencalonkan Jokowi sebagai presiden. Ia memastikan bahwa partainya tidak terlalu berpatokan pada hasil survei.

"Kami punya banyak faktor dan kami banyak pengalaman," kata dia.

PDI Perjuangan, lanjutnya, menunggu timing yang tepat. Pengambilan keputusan yang terburu-buru dianggap tidak akan membuahkan hasil yang bagus.

"Ini seperti strategi perang. Dalam perang itu, diskusi dulu. Kita rundingkan di mana hambatannya. Lalu kita hitung untung dan ruginya," kata Hasanuddin. 

Jokowi melesat

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan popularitas Joko Widodo (Jokowi) dibandingkan dengan sosok lainnya mengindikasikan kian menguatnya tuntutan masyarakat terhadap kehadiran generasi kepemimpinan politik nasional baru yang tidak bersifat artifisial. Kesimpulan demikian tampak dari dua hasil survei opini publik yang dilakukan secara berkala (longitudinal survey) terhadap 1.400 responden—calon pemilih dalam Pemilu 2014—yang terpilih secara acak di 33 provinsi.
KOMPASSurvei terbaru yang dilakukan Kompas menunjukkan tingkat keterpilihan Jokowi mencapai 32,5 persen. Proporsi itu meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tingkat keterpilihannya pada Desember 2012.

Hasil survei menunjukkan, semakin besar proporsi calon pemilih yang jelas menyatakan pilihannya terhadap sosok pemimpin nasional yang mereka kehendaki. Sebaliknya, semakin kecil proporsi calon pemilih yang belum menyatakan pilihan dan semakin kecil pula proporsi calon pemilih yang enggan menjawab (menganggap rahasia) siapa sosok calon presiden yang ia harapkan memimpin negeri ini. 

Besarnya proporsi pemilih yang sudah memiliki preferensi terhadap sosok calon presiden secara signifikan hanya bertumpu kepada lima nama: Joko Widodo, Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Megawati Soekarnoputri, dan Jusuf Kalla. Pada survei terakhir (Juni 2013), lima sosok itu mampu menguasai dua pertiga responden. Sisanya (18,2 persen) tersebar pada 16 sosok calon presiden lainnya. 

Dibandingkan dengan survei pada Desember 2012, ruang gerak penguasaan ke-16 sosok "papan bawah" popularitas ini relatif stagnan, yang menandakan kecilnya peluang lonjakan mobilitas setiap sosok ke papan atas (lihat grafik). Dari kelima sosok yang berada pada papan atas popularitas capres, kemunculan Jokowi sebagai generasi baru dalam panggung pencarian sosok pemimpin nasional menarik dicermati. Ia langsung menempati posisi teratas dengan selisih yang terpaut cukup jauh dengan keempat calon lain yang namanya sudah menasional selama ini. 

Saat ini, tingkat keterpilihan Jokowi mencapai 32,5 persen. Proporsi itu meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tingkat keterpilihannya pada Desember 2012. Di sisi lain, tingkat penolakan responden terhadap dirinya tampak minim dan semakin kecil. Dari seluruh responden, yang secara ekstrem tidak menghendaki dirinya menjadi presiden hanya di bawah 5 persen. 

Sebaliknya, saat ini basis dukungan terhadap Jokowi makin luas. Ia makin diminati oleh beragam kalangan, baik dari sisi demografi, sosial ekonomi, maupun latar belakang politik pemilih. Dari sisi demografi, misalnya, dukungan dari kalangan beragam usia, jenis kelamin, ataupun domisili responden Jawa maupun luar Jawa bertumpu kepadanya.

Sosoknya juga populer tidak hanya bagi kalangan ekonomi bawah, tetapi juga kalangan menengah hingga atas. Ia pun diminati oleh beragam latar belakang pemilih partai politik, tidak hanya tersekat pada para simpatisan PDI Perjuangan, partai tempatnya bernaung. Bagi responden pendukungnya, paduan antara karakteristik persona yang dimiliki dan kompetensi yang ditunjukkan Jokowi selama ini menjadi alasan utama mereka menyandarkan pilihan. Ketulusan, kepolosan, dan kesederhanaan yang ditunjukkan Jokowi menjadi modal kepribadian yang memikat publik. 

Sisi kepribadian tersebut berpadu dengan kompetensi yang ditunjukkan selama ini dalam langkah politiknya. Ia tidak bersifat elitis, gemar turun langsung memotret persoalan. Sebagai pemimpin lokal, ia produktif mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan mencoba konsisten menyelesaikan permasalahan. Paduan antara sosok kepribadian dan tindakannya yang dinilai publik tidak artifisial ini mendapatkan tempat yang tepat di saat bangsa tengah merindukannya.

Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

Friday, 23 August 2013

PDIP: Yang dukung Habib Rizieq nyapres berarti pro kekerasan


Wacana Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq untuk nyapres dikritik berbagai kalangan. Termasuk anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang menilai pendukung Rizieq nyapres berarti pro aksi kekerasan.

"Yang dukung ya yang pro kekerasanlah," kata Eva saat dihubungi merdeka.com, Jumat (23/8).

Menurut Eva, banyak alasan partai parlemen untuk tak memberikan dukungannya kepada Rizieq untuk maju dalam pilpres mendatang. Seperti faktor sumber daya manusia dan citra dari Rizieq.

"Enggaklah, kalau partai yang parlemen. Mereka sudah punya calon mereka sendiri-sendiri. Dan tentu ingin menjaga pencitraan anti kekerasan," terangnya.

Sebelumnya, FPI menggelar Munas III di Asrama Haji, Kota Bekasi, Jawa Barat. Munas yang berlangsung tiga hari itu dibuka oleh Menteri Agama Suryadharma Ali, Kamis (22/08) malam. Munas kali ini bertajuk 'Menuju NKRI Bersyariah'.

Hadir pula Ketua Umum FPI Habib Rizieq Shihab, serta Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Ketua Majelis Ulama Indonesia, KH Achmad Cholil Ridwan, serta beberapa tokoh agama.

Uniknya, dalam Munas III ini terdapat dukungan dari berbagai pihak agar Habib Rizieq Shihab maju sebagai calon presiden. Namun, Habib Rizieq enggan berkomentar soal itu.

Dukungan pertama datang dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Achmad Cholil Ridwan. Menurut dia, dukungan besar akan datang dari umat jika Rizieq mencalonkan diri menjadi presiden. "Insya Allah, kalau (Habib Rizieq) mau maju, semua umat mendukung," katanya, Jumat (23/8).

Dukungan lain terhadap Habib Rizieq juga datang dari Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI), Muhammad Al Khathath. Bahkan dia optimis, bila Rizieq mencalonkan diri akan mendapatkan suara sebanyak 30 persen. "Saya yakin (Habib Rizieq) akan mendapatkan suara 30 persen lebih," kata dia.
[ded]


Capres PDIP Diprediksi Semakin Mengerucut ke Jokowi


Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati memuji-muji kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) di tengah kampanye Pilgub Jatim. Tanpa tedeng aling-aling Mega mengisahkan kemenangan Jokowi di Pilgub DKI. Hal tersebut dinilai sebagai sebuah pesan politik yang bisa dibaca sebagai isyarat akan diajukannya Jokowi sebagai capres PDIP.

"Sepertinya semakin mengerucut ke Jokowi. Kalau melihat retorika politik yang dibangun, konteks semakin mengedepankan Jokowi. Ada pergerakan yang semakin mengerucut ke Jokowi untuk maju sebagai cares," kata pengamat politik UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto, kepada detikcom, Sabtu (24/8/2013).

Mencapreskan Jokowi, menurut Gun, adalah keputusan strategis bagi PDIP. Karena saat ini PDIP punya kans besar memenangkan Pemilu 2014, di tengah kritik terhadap kinerja Presiden SBY belakangan ini.

"Pertimbangan pertama karena PDIP punya momentum sebagai partai untuk mendapatkan apresiasi di Pemilu 2014. Kebetulan pemerintahan SBY sedang mendapat sorotan tajam, maka orang akan mencari alternatif partai lain," katanya.

Elektabilitas PDIP memang terus menanjak dan bersaing ketat dengan Golkar. Menurut Gun, hal itu tidak terlepas dari Jokowi effect yang terus bergulir karena kepiawaian Gubernur DKI Jakarta tersebut membenahi ibu kota.

"Tidak bisa dipungkiri bahwa naiknya aspirasi publik terhadap PDIP juga tidak bisa dilepaskan dari munculnya Jokowi di DKI. Maka ketemulah posisi di mana Jokowi merupakan pilihan strategis bagi PDIP kemudian mencapreskannya," nilai Gun.

Terlebih, Gun melanjutkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kemungkinan kecil nyapres lagi. "Dia tentu akan berpikir 1000 kali jika pun dia mau nyapres. Karena risiko politiknya akan maju dia akan dipermalukan dan di posisi ini dia harus punya opsi lain. Yakni sosok yang lebih kuat dari Mega dalam psikopolitik dan untuk kekinian tokoh tersebut adalah Jokowi," tandasnya.

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/08/24/103934/2339366/10/capres-pdip-diprediksi-semakin-mengerucut-ke-jokowi?9911012

(van/nwk)

Puan: Jokowi Hanya Maju Lewat PDIP


TEMPO.CO, Semarang - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani, menyatakan bahwa Joko Widodo hanya bisa maju sebagai calon presiden lewat partainya. "Kalau mau maju pastinya lewat PDIP. Tapi, partai punya mekanisme internal yang sudah disetujui dalam rakernas di Bandung," kata Puan Maharani, usai mengikuti pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Jumat, 23 Agustus 2013.

Meski begitu, Puan menyatakan bahwa semua kebijakan mengenai pencalonan presiden masih tergantung kepada ketua umum partai, Megawati Soekarnoputri. Meski banyaknya dorongan dari daerah terhadap pencalonan Jokowi, keputusan akhir tetap ada di tangan Megawati. Alasannya, hanya ketua umum partai yang bisa memutuskan siapa kader partai yang akan maju di pilpres tahun 2014 nanti. "Jokowi kader PDIP, apa pun harus ikut aturan dengan mekanisme PDIP," kata Puan.

Sebelumnya, seluruh lembaga survei meletakkan Jokowi sebagai calon presiden terkuat. Ia satu-satunya orang yang mampu mengunguli popularitas Prabowo Subianto. Muncul gerakan di sejumlah pengurus daerah PDI Perjuangan untuk mendorong mantan Wali Kota Solo itu maju sebagai calon presiden. Bahkan, Partai Demokrat juga sempat menawarinya untuk masuk sebagai peserta konvensi calon presiden dari Demokrat.

Hingga kini, Jokowi menyatakan tidak bersedia. Dia masih ingin fokus membenahi persoalan Jakarta, seperti kemacetan dan banjir.

EDI FAISOL


Thursday, 22 August 2013

PDI-P: Ikut Konvensi Demokrat, Kader Otomatis Berhenti!


JAKARTA, KOMPAS.com - Kader PDI Perjuangan yang memutuskan ikut dalam Konvensi calon presiden Partai Demokrat secara otomatis akan berhenti dari keanggotaannya di partai oposisi tersebut. Kader tersebut dianggap tidak lagi sejalan dengan aturan partai. 

"Kalau ada yang itu, tentu suatu pilihannya. Artinya, dia sudah meninggalkan aturan main yang ditetapkan partai. Otomatis keanggotaannya tidak ada lagi di PDI-P," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat dihubungi Kamis (22/8/2013). 

Hasto menegaskan keanggotaan tersebut akan langsung gugur meski kader PDI Perjuangan itu belum secara resmi memenangkan Konvensi Demokrat. "PDI-P punya aturan main, siapa pun yang ikut konvensi Partai Demokrat, tentu saja dia sudah memiliki agenda politik di luar PDI-P," imbuh Hasto. 

Sebelumnya, Komite Konvensi Demokrat menetapkan 18 nama untuk diundang mengikuti tahapan prakonvensi pekan depan. Sumber Kompas.com di internal komite konvensi menuturkan nama-nama yang sudah hampir pasti masuk sebagai peserta konvensi adalah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang, Bupati Kutai Timur Isran Noor, Ketua DPR Marzuki Alie, dan CEO Lion Air Rusdi Kirana. 

Rustri merupakan kader PDI Perjuangan. Rustri sempat akan diajukan sebagai calon Gubernur Jawa Tengah. Namun, impian Rustri gagal. PDI Perjuangan akhirnya memilih Ganjar Pranowo. 

Anggota komite konvensi Partai Demokrat, Vera Febyanthy, mengakui dirinya yang mengusulkan Rustriningsih diundang sebagai peserta konvensi. Ia melihat Rustri sebagai mutiara terpendam. "Apalagi dia juga sudah jauh dengan partainya (PDI Perjuangan)," ungkap politisi anggota DPR ini.

Editor : Hindra Liauw

Bursa Capres, PDIP Jateng Tak Usulkan Jokowi


TEMPO.COSemarang - Meski Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memiliki popularitas dan elektabilitas cukup tinggi dalam berbagai survei, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah tak mengusulkan bekas Wali Kota Surakarta tersebut menjadi calon presiden dalam Musyawarah Nasional PDIP. 

Wakil Ketua PDIP Jawa Tengah Nuniek Sriyuningsih mengakui nama Jokowi memang sudah sangat santer dibicarakan berbagai pihak untuk menjadi calon presiden Pemilu 2014. Namun, wacana itu hanya santer dibicarakan di luar PDIP. "Biarkan nama Jokowi ramai dibicarakan di luar, tapi di internal partai tidak," kata Nuniek kepada Tempo di Semarang, Kamis, 22 Agustus 2013.(Baca: Jokowi Capres PDIP? `Itu Sensitif`)

Hingga kini nama Jokowi juga masih tercatat menjabat sebagai pengurus DPD PDIP Jawa Tengah. Pengusaha kayu dan mebel tersebut menempati posisi sebagai Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Tengah.

Nuniek menyatakan para pengurus PDIP Jawa Tengah sama sekali belum pernah membahas masalah calon presiden yang akan diusulkan dalam Pemilu 2014 mendatang. Kata dia, hingga kini mekanisme dan penentuan calon presiden yang akan diusung PDIP juga belum jelas.

PDIP Jawa Tengah, kata Nuniek, belum punya usulan bagaimana mekanisme penentuan capres PDIP. "Kami akan ikuti keputusan pengurus pusat dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri," kata Nuniek. 

ROFIUDDIN