TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen DPP Partai GolkarLalu Mara Satria Wangsa, membantah DPD II Golkar di daerah ingin mengevaluasi pencapresan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie(ARB) alias Ical.
DPD II juga dikabarkan mengajukan Munaslub dalam Rapimnas Oktober 2013, untuk mengganti ARB dari kursi Ketua Umum Golkar, jika tunggakan uang operasional selama delapan bulan ke DPD II Golkar, tidak dibayarkan.
"Informasi itu tidak benar. Ketua Umum dalam seminggu, antara 4-5 hari, turun ke bawah melakukan komunikasi dengan berbagai pengurus daerah. Tidak ada hal yang seperti disampaikan Pak Yorrys dan Pak Zainal," kata Lalu Mara kepada Tribunnews.com, Rabu (28/8/2013).
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai mengakui adanya keretakan di tubuh partainya. Itu dikatakan Yorrys jelang rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang digelar pada Oktober 2013.
Informasi ini pun diamini politisi senior Golkar Zainal Bintang, yang menyebut mayoritas DPD II protes karena sudah delapan bulan dana operasional dari DPP tidak pernah diberikan lagi.
Lalu Mara mengakui ada keterlambatan pembayaran uang operasional DPD II Golkar.
"Itu fakta, dan seharusnya kan sesuai mekanisme organisasi, komunikasinya ke Bendahara Umum Golkar," ujarnya.
Mengenai pencalonan Ical sebagai presiden dari Golkar, menurut Lalu Mara itu sudah final.
"Bila dilihat hasil survei, apa yang sudah rencanakan, dikerjakan, sudah dalam koridor yang benar. Ini ditunjukkan dengan tampilnyaPartai Golkar di posisi teratas di berbagai lembaga survei. Hal yang sama dengan Pak Ical, terus meningkat," tutur Lalu Mara.
Kalau diperkecil lagi, lanjut Lalu Mara, maka Ical adalah satu-satunya capres yang diusung partai berdasarkan Parlemen Treshold (PT) 20 persen yang bisa diusung langsung oleh partai.
"Bu Mega (Megawati Soekarnoputri) juga," ucapnya.
Menurut Lalu Mara, Rapimnas Golkar Oktober nanti hanya membahas agenda yang sudah ditetapkan Steering Comitee (SC).
Diberitakan sebelumnya, selama delapan bulan terakhir, DPD II Golkar di tingkat kabupaten/kota, tidak mendapatkan dana operasional dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.
Ketua DPP Golkar Yorris Raweyai, beberapa waktu lalu telah mengingatkan hal tersebut kepada DPP Golkar, termasuk kepada Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie alias Ical.
Namun, kini muncul desakan dari DPD II Golkar untuk mengganti Ical. Karena, sampai sekarang janji Ical membayar uang operasional Golkar di daerah, belum dipenuhi.
Ada 460 DPD II Golkar seluruh Indonesia, dengan uang operasional Rp 50 juta per bulan. Sementara, untuk tingkat provinsi ada 33 DPD I Golkar, dengan uang operasional sekitar 80 juta per bulan.
Politisi Senior Golkar Zainal Bintang kepada Tribunnews.com, Selasa (27/8/2013), juga mengakui mayoritas DPD II protes, karena sudah delapan bulan dana operasional dari DPP tidak pernah diberikan lagi.
Dia juga mendengar ada ancaman dari mereka untuk meminta Munaslub Golkar mengganti Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Golkar, jika uang operasional mereka tidak dibayarkan sampai Rapimnas Golkar Oktober mendatang. (*)
No comments:
Post a Comment