Friday 30 August 2013

Anies Baswedan Masuk Dalam Kesebelasan Capres Konvensi Demokrat


Analisa Rakyat - Hari ini telah diumumkan 11 peserta Konvensi Capres Partai Demokrat, berikut petikan surat keputusan Komite Konvensi demokrat yang diungkapkan oleh Suaidi Marasabessy di Wisma Kodel Jumat (30/8/2013)

Berdasarkan surat keputusan komite konvensi No. 04/SK/komite/VII/2013 tentang penetapan peserta konvensi.

"Memutuskan dan menetapkan, pertama, menetapkan nama-nama tersebut untuk menjadi peserta konvensi. Kedua, peserta yang ditetapkan supaya mempersiapkan diri untuk jadwal selanjutnya," ujar Suaidi di Wisma Kodel, Kuningan, Jumat (30/8/201).Berikut nama-nama peserta konvensi capres Partai Demokrat yang telah resmi ditetapkan;1. Ali Masykur Musa2. Anies Rasyid Baswedan3. Dahlan Iskan4. Dino Pati Djalal5. Jenderal TNI (purn) Endriartono Sutarto6. Gita Wirjawan7. Hayono Isman8. Irman Gusman9. Marzuki Ali10. Jenderal TNI (pur) Pramono Edhie Wibobo11. Sinyo Haris Sarundajang.Nama-nama ini nantinya akan langsung diserahkan ke majelis tinggi sebagai dokumen.


Berdasarkan nama-nama diatas tersebutlah Anies Rasyid Baswedan yang merupakan Rektor Universitas Paramadina, berbagai reaksi-pun muncul dari berbagai kalangan dan tidak sedikit diantaranya yang mencibir keikut-sertaan Anies pada ajang Konvensi Calon Presiden yang diadakan oleh Partai Demokrat kali ini.

Dalam situs micro-blogging Kompasiana salah satu akun yang menamakan dirinya Cak Nur Lover membuat artikel berjudul "Menguak ‘Kedok’ Kelam Anies Baswedan", salah satu paragraf didalam artikel yang ia tulis adalah "Benarkah  Anies  anti KKN dan menegakkan  clean governance di Universitas Paramadina? Sama sekali tidak. Jauh dari apa yang diucapkan. Dalam hitungan sekejap mata  Anies membawa gerbong dan memborong teman-teman dekatnya untuk menduduki posisi-posisi strategis  tanpa  proses fit and proper test. Purek 1, Purek 3 dan biro-biro di rektorat."

Memang kemunculan Anies Rasyid Baswedan menjadi warna tersendiri dunia politik Indonesia menjelang 2014, seorang pengamat politik Indonesia dari Canberra, A. Soediro mengatakan : "sebaiknya Anies fokus dan mengabdi bagi dunia pendidikan saja" ujarnya.

(A. Hokki)

Ditulis untuk Artikel Kolom Analisa Rakyat Pada Website CapresIndonesia.com

================================================================

Anda juga dapat berbagi opini anda melalui website CapresIndonesia.com kolom Analisa Rakyat, Kirimkan artikel anda melalui tab "KIRIM TULISAN" atau email ke budiwijayatoday@gmail.com

Adu Populer Capres di Twitter, Jokowi Memimpin

TEMPO.COJakarta - Pemilihan Presiden 2014 sudah di depan mata. Sejumlah tokoh sudah memastikan mencalonkan diri melalui partainya. Ada juga yang mendaftar ikut konvensi, memperebutkan tiket untuk dicalonkan dari partai penyelenggara konvensi.
Meski belum resmi terdaftar sebagai calon presiden di Komisi Pemilihan Umum, sejumlah tokoh sudah mulai menjaring dukungan, membentuk tim sukses dan menebar pesona. Salah satu metode yang ampuh adalah menggalang dukungan di media sosial adalag Twitter.
Kalau dilihat dari jumlah followers-nya, rata-rata para tokoh yang disebut-sebut bakal menjadi calon presiden punya ratusan ribu pengikut.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang dikabarkan tengah dipertimbangkan untuk jadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ada di puncak klasemen dengan lebih dari 700 ribu followers. Disusul Dahlan Iskan, Menteri BUMN, yang sudah pasti jadi peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat. Dahlan punya lebih dari 500 ribu pengikut. Di urutan ketiga, ada calon presiden Partai Gerindra, Letjen (Purn) Prabowo Subianto, dengan 350 ribu pengikut.
Berikut ini daftar Twitter para capres dan jumlah pengikutnya:
(Akun Twitter: @jokowi_do2) dengan  707 ribu followers.
(Akun Twitter: @iskan_dahlan) dengan 588 ribu followers.
(Akun Twitter: @Prabowo08) dengan 336 ribu followers.
(Akun Twitter: @aniesbaswedan) dengan 280 ribu followers.
(Akun Twitter: @hattarajasa) dengan  279 ribu followers.
(Akun Twitter: @mohmahfudmd) dengan 250 ribu followers.
(Akun Twitter: @aburizalbakrie) dengan 217 ribu followers.
(Akun Twitter: @GWirjawan) dengan 41 ribu followers.
(Akun Twitter @wiranto1947) dengan 19 ribu followers.  
TWITTER | WD

Begini Gaya Capres di Twitter


TEMPO.COJakarta - Macam-macam pola komunikasi yang dikembangkan para calon presiden di Twitter. Ada yang secara sadar menggunakan media sosial itu untuk menjaring pendukung, tapi ada juga yang nyata-nyata menggunakannya untuk keperluan memperluas jejaring sosial dan menjaga silaturahmi, tanpa embel-embel politik. 

Akun twitter yang kelihatannya dirancang sebagai bagian dari kampanye adalah akun twitter Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Hanura Wiranto. 

Latar belakang akun Prabowo di @Prabowo08 misalnya penuh dengan foto-foto Prabowo dan berbagai kegiatan partainya. Desain dan foto-foto yang terpampang tampak dipersiapkan profesional. 

Di bagian profil, Prabowo menulis, "Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?"

Sementara Aburizal Bakrie di @aburizalbakrie malah lebih terang-terangan. Memasang foto Aburizal tengah berkunjung ke Papua, logo ARB2014 yang merupakan simbol resmi pencalonan Ical --demikian Aburizal biasa disapa--tak ketinggalan. 

Capres lain tampaknya masih belum fokus menggunakan akun twitternya untuk berkampanye. Foto profil Rektor Paramadina Anies Baswedan yang resmi ikut konvensi capres Partai Demokrat misalnya masih berupa foto cucu pahlawan nasional AR Baswedan ini bersama dua anaknya. 

Foto profil Menko Perekonomian Hatta Rajasa juga masih berupa foto Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini bersama cucunya, Airlangga. 

Kesan tak kalah santai muncul di akun Gubernur Jakarta Jokowi. Dalam salahsatu kicauannya, dia nyeletuk, "Kalau pasang spanduk gambarnya pejabat dengan wajah tersenyum, manfaatnya apa ya? Tapi kalau wajahku ganteng, aku juga pingin pasang aahh...."
 
TWITTER | WD


PDIP Tidak Akan Lawan Keinginan Rakyat Terkait Jokowi


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Popularitas dan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai salah satu kandidat Calon Presiden dalam Pilpres 2014 mendatang terus meningkat. Terkait hal tersebut Pakar Psikologi Politik UI Hamdi Mulukmemperkirakan PDI Perjuangan tidak akan melawan keinginan masyarakat dalam konteks calon presiden yang akan diusung partai berlambang banteng tersebut.
"Kayaknya tidak mungkin PDIP melawan kehendak publik. Kecil kemungkinannya," ujar Hamdi di Jakarta, Jumat (30/8/2013).
Menurut Hamdi, jika PDIP sampai mengambil kebijakan yang bertentangan dengan keinginan masyarakat akan terjadi politik alienation yang justru berpotensi menimbulkan kemarahan warga dan justru merugikan PDIP.
"Itu bahaya karena jika keinginan elit dengan rakyat terlalu jauh, maka massa akan marah. Nah kalau yang marah 40 persen, kalau kata survei, yang memilih Jokowi, apa gak kualat PDIP," tuturnya.
Namun Hamdi yakin PDIP hanya tengah mencari momen yang tepat untuk memutuskan secara resmi mencalonkan Jokowi sebagai Capres mereka.
"Saya agak yakin (PDIP akan calonkan Jokowi), dan bodoh sekali jika PDIP sudah melihat tingkat prevelensi begitu tinggi tapi justru memasang orang lain. Gak mungkinlah," tukasnya.
Ia menyebut ada beberapa hal yang mungkin menjadi pertimbangan partai yang menyatakan dirinya sebagai partai wong cilik itu untuk menunda pengumuman pencapresan Jokowi.
"Pertimbangan pertama tentu etika politik, tapi seperti saya katakan kita sebenarnya bisa melihat kualitas seseorang dari kinerjanya selama waktu tertentu, jadi tidak perlu Jokowi membuktikan selama 5 tahun," jelasnya.
Apalagi, lanjutnya, Jokowi juga bisa melakukan hal yang ia terapkan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu Jokowi meminta maaf dan izin dari masyarakat Solo untuk menunaikan tugas yang lebih besar di Jakarta.
Hamdi melanjutkan, alasan kedua kemungkinan adalah PDIP masih menunggu kepastian perolehan suaranya untuk pemilu legislatif. Karena jika mereka dapat meraih perolehan suara lebih dari 20 persen maka akan lebih mudah bagi PDIP untuk menentukan calon presiden.
Alasan ketiga adalah untuk melindungi Jokowi dari serangan dan fitnah-fitnah politik yang potensial muncul jika Jokowi resmi diusung sebagai Capres.
"Jadi jangan sampai nanti Jokowi jadi target serangan politik," katanya.


Marzuki Alie Harapkan Mahfud, Tidak Risau JK-Rustriningsih Tolak Ikut Konvensi


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie, menghargai sikap Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD yang menolak ikut konvensi Capres Partai Demokrat.
"Yang saya harapkan sebenarnya Pak Mahfud MD ikut konvensi. Kalau kader partai lain saya nggak terlalu risau," kata Marzuki di Istana Presiden Jakarta, Jumat (30/8/2013).
Menurut Marzuki dia tidak risau jika Jusuf Kalla (JK) atau Rustriningsihtidak ikut konvensi.
"Memang sebagai kader partai loyal kepada partai. Seperti Pak JK, harusnya loyalnya ke Golkar. Kayak Ibu Rustriningsih  dia kan masih kader PDIP.  Itu kita hargai. Sebagai kader, tapi sebagai kader ideologis. Kalau yang non partisan, seperti Pak Mahfud, itu yang kita harapkan. Tapi saya kira ada pertimbangan-pertimbangan lain Pak Mahfud," kata Marzuki.
Marzuki yang juga Capres Peserta Konvensi Demokrat ini mengatakan  kewenangan untuk capres itu memang di Majelis Tinggi Demokrat.
"Tapi Majelis Tinggi membuat sistem. Itu clear kok, kewenangan kan Majelis Tinggi. Sistem itu yang jadi dasar Majelis Tinggi untuk memutuskan. Jd nggak usah ragu lagi," kata dia.


Thursday 29 August 2013

Mengapa Jokowi Capres yang Paling Diinginkan?


KOMPAS.com - Eman Sulaeman Nasim, pengajar FISIP Universitas Indonesia dan Direktur IndonesiaChannel, berbagi pendapat seputar melesatnya popularitas Jokowi.

Mencuatnya nama Joko Widodo atau Jokowi, yang baru sekitar satu tahun menjadi gubernur ibu kota negara Republik Indonesia, Jakarta, adalah sebuah bukti, masyarakat saat ini membutuhkan figur pemimpin yang benar-benar mau bekerja, dan melayani rakyat serta bangsa dan negara. Bukan pemimpin yang hanya pandai bicara di depan televisi, mengaku paling peduli rakyat, mengaku pahlawan dan penyelamat bangsa, tetapi kenyataannya no action talk only.

Bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang mau bekerja melayani rakyat, bukan minta dilayani. Saat ini bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang mau mendengar apa keluh kesah dan problema rakyatnya setelah itu bekerja keras menyelesaikan problema rakyatnya.

Saat ini bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang tegas, tetapi manusiawi. Sebelum menegakkan peraturan, rakyat diberikan pengertian dan penyadaran. Jika bisa memperbaiki diri, diberi kesempatan. Pemerintah membantu memberikan solusi dari persoalan tersebut.

Apa yang dilakukan Jokowi selama satu tahun ini sudah hampir sesuai dengan harapan rakyat akan sosok pemimpin yang dirindukan. Jokowi melakukan kegiatan komunikasi yang sangat baik. Ia berusaha mendapatkan informasi langsung dari sumbernya, mengecek kondisi lapangan dan kondisi rakyat yang dipimpinnya tanpa rekayasa. Mendengarkan dan menyimak keluh kesah beserta problema mereka. Satu per satu permasalahan diurai, diselesaikan. Program prorakyat dilanjutkan. Jika ada kelompok masyarakat yang menghalangi programnya dan mengganggu masyarakat lainnya, Jokowi menjelaskan program kerjanya sehingga rakyat tahu tujuannya. Rencana anggaran dibuat transparan.

Pada dasarnya, rakyat akan mendukung program kerja untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan keluarga ataupun kerabat penguasa.

Apa yang dilakukan oleh Jokowi dirasakan manfaatnya untuk rakyat. Seperti penertiban Waduk Pluit, penertiban Pasar Tanah Abang, pembangunan Kampung Deret, pembangunan rumah susun, dan beberapa program lainnya.

Hal lainnya, masyarakat senang melihat dan menyaksikan pemimpin yang tidak berambisi. Masyarakat suka kepada pemimpin yang loyal serta setia. Meski berbagai survei politik menunjukkan Jokowi paling didukung rakyat Indonesia menjadi presiden, toh Jokowi berbeda dengan yang lainnya. Jokowi tidak menunjukkan ambisinya ingin menjadi presiden. Dia justru mempersilakan masyarakat bertanya kepada ketua umum partai politiknya, Ibu Megawati. Sikap Jokowi seperti ini semakin menambah rasa simpati.

Hal lainnya yang disukai masyarakat, Jokowi pandai mengolah EQ (emotional quotient). Jokowi pandai mengendalikan emosi dan memberikan jawaban menyejukkan. Seorang pemimpin juga tidak baik terlalu memperlihatkan sikap mellow. Berpura-pura menangis melihat penderitaan rakyat.

Hal yang tidak kalah pentingnya, sikap Jokowi menghormati profesi wartawan menjadikan sepak terjang Jokowi terus diekspos wartawan. Apa yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta diketahui oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Gaungnya bergema hingga ke mancanegara. Ini semua membuat rakyat Indonesia menjadi semakin simpati kepada Jokowi.

Itulah sebagian alasan mengapa sekarang hampir sebagian besar rakyat Indonesia berharap Jokowi kelak bisa memimpin negeri ini.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2013/08/30/0938327/Mengapa.Jokowi.Capres.yang.Paling.Diinginkan.
Eman Sulaeman Nasim, Pengajar FISIP UI, Direktur IndonesiaChannel, Tinggal di DKI Jakarta
Sumber : KOMPAS SIANG
Editor : Caroline Damanik

PKB Apresiasi Pilihan Mahfud Batal Ikut Konvensi Demokrat


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghargai keputusan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, yang pernah menjadi kader PKB, untuk tidak ikut konvensi calon presiden Partai Demokrat. Ketua DPP PKB Marwan Jafar menilai keputusan Mahfud ini menandakan Mahfud tak ingin terjebak dalam kepentingan politik sesaat.

"Kami mengapresiasi istiqomahnya, artinya konsistennya. Ternyata Pak Mahfud punya pandangan politik yang genuine, tidak mau larut dalam kepentingan politik sesaat," ujar Marwan, saat dihubungi, Jumat (30/8/2013).

Marwan mengatakan, konsistensi Mahfud, ada di PKB. Ia menilai, Mahfud menghargai keterikatan batinnya dengan PKB dan tidak pindah ke partai lain hanya untuk kepentingan menjadi capres. 

"Di samping dia juga kasih statement terminal politik terakhir di PKB, konsistennya sangat kami hargai," katanya. 

Sementara itu, Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu PKB Saifullah Ma'shum menilai langkah Mahfud MD menolak ajakan konvensi Partai Demokrat bisa jadi karena ia berkeinginan maju sebagai capres dari PKB. Peluang Mahfud maju sebagai capres dari PKB pun terbuka.

"Kami sedang proses menominasikan sejumlah tokoh bangsa dan saya kira
Ada Rhoma Irama, dari internal Pak Mahfud MD, Muhaimin akan kami proses. Dengan pak Mahfud menolak itu, artinya dia bisa tetap masuk nominasi PKB," kata Saifullah.

Dia menjelaskan, PKB tengah mencermati kinerja dan elektabilitas ketiga tokoh itu. 

Marwan menyebutkan, peluang Mahfud maju sebagai capres lebih besar dibandingkan Rhoma Irama yang selama ini mengklaim sudah mendapat restu dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

"Dari segi pengalaman dan jejak rekam sudah terlihat Mahfud lebih unggul dari Rhoma. Dia juga tokoh yang komplit pernah jadi DPR, Menteri, sampai terakhir ketu MK," kata Marwan. 

PKB, lanjutnya, akan memutuskan capres yang akan diusung setelah mengetahui perolehan suara dalam pemilihan legislatif.

Mahfud batal ikut Konvensi Demokrat

Mahfud memutuskan untuk tidak mengikuti Konvensi Demokrat. Keputusan itu disampaikannya di depan Komite Konvensi saat menghadiri pra-Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat di Wisma Kodel, Jakarta, Kamis (29/8/2013).

"Saya memutuskan tidak ikut Konvensi Partai Demokrat," kata Mahfud mengulang membacakan surat keputusan yang juga dibacakan di depan Komite Konvensi.

Ada sejumlah alasan yang membuatnya batal untuk mengikuti konvensi. Salah satu alasannya, seperti yang sudah pernah disampaikan sebelumnya, adalah belum jelasnya mekanisme konvensi.

"Ada pertanyaan di benak saya yang sampai sekarang belum terjawab meski saya sudah menyampaikannya, langsung kepada anggota komite maupun melalui media massa, yakni mengenai hak dan kewajiban peserta konvensi dan Partai Demokrat, terutama setelah konvensi selesai dan pemenangnya sudah ditetapkan serta hasil pemilu legislatif sudah selesai," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, selama ini dirinya hanya mendengar penjelasan mengenai mekanisme konvensi secara lisan. Penjelasan yang diterimanya pun kerap berganti-ganti dan tidak konsisten.

"Selama ini saya hanya mendengar penjelasan dan jaminan lisan, tanpa ada yang tertulis, sementara AD/ART Partai Demokrat menentukan mekanisme yang berbeda dengan berbagai penjelasan dan jaminan lisan tersebut," kata Mahfud.

Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

Tak Transparan, Peserta Konvensi Demokrat Akan Terus Berguguran


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Pol-Tracking Institute, Hanta Yudha memperkirakan akan semakin banyak para peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat yang mundur di tengah jalan. Hal ini akan terjadi jika komite konvensi tidak bersikap transparan seperti yang terjadi kini. 

"Ya, bisa jadi akan mundur di tengah jalan nantinya. Akan semakin berguguran pesertanya kalau mekanismenya tidak transparan," ujar Hanta saat dihubungi Jumat (30/8/2013). 

Hanta mengatakan, salah satu poin krusial yang perlu diperjelas komite konvensi adalah tentang penetapan calon Presiden nantinya. Meski sudah disebutkan komite akan ada survei, namun aturan dasar Partai Demokrat masih memungkinkan adanya intervensi Majelis Tinggi Partai Demokrat yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono. 

"Aturan penetapan capres juga belum jelas, karena ada poin di AD/ART Demokrat, di mana capres ditetapkan Majelis Tinggi," kata Hanta. 

Menurut Hanta, jika penetapan capres tak juga diungkap komite konvensi, maka publik akan semakin antipati atas pelaksanaan konvensi itu. Jika semakin banyak kandidat yang mundur, maka kredibilitas Partai Demokrat dalam memilih capres pun dipertanyakan. 

Seperti diberitakan, empat orang kandidat yang diundang komite konvensi yakni mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih, dan Direktur Utama Lion Air Rusdi Kirana mundur dari konvensi. Mahfud merupakan orang yang paling keras mengkritik cara kerja komite yang dinilainya tidak transparan dan kerap berubah-ubah keterangannya mengenai mekanisme dan kriteria kandidat. 

Selain tiga nama itu, Bupati Kutai Timur Isran Noor yang namanya sempat diajukan komite tiba-tiba saja tidak diundang mengikuti tahapan prakonvensi. Sementara itu, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menolak undangan komite meski sudah tiga kali didatangi komite.

Editor : Caroline Damanik

4 Batal, Ini Formasi Kesebelasan Konvensi Demokrat


JAKARTA, KOMPAS.com — Pra-Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat yang digelar sejak Sabtu (24/8/2013) telah usai. Ajang penjaringan kandidat calon presiden ini menyisakan 11 nama. Padahal, sebelum menggelar Pra-Konvensi, ada 15 nama yang mengudara. 

Di hari terakhir penyelenggaraan Pra-Konvensi, empat nama lainnya batal ikut. Orang pertama yang kali pertama memutuskan batal untuk ikut adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. 

Mahfud memasuki ruang Pra-Konvensi sekitar 15 menit untuk membacakan surat keputusannya. Mahfud mengaku batal mengikuti konvensi karena mekanisme konvensi yang belum jelas. 

Setelah Mahfud, Direktur Utama Lion Air Rusdi Kirana juga memutuskan tidak mengikuti konvensi. Rusdi menyampaikan langsung keputusannya kepada komite. Dengan bahasa yang diperhalus, Rusdi mengaku menunda keikutsertaannya pada konvensi lantaran ingin fokus pada bisnisnya. 

Selanjutnya, mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Rustriningsih, juga memutuskan untuk tidak mengikuti konvensi. Rustriningsih menghadiri Pra-Konvensi selama 30 menit sebelum menyampaikan keputusannya. Dia mengaku batal ikut karena masih ingin fokus berkarier dan mengurus keluarga di kampung halamannya, Jawa Tengah. 

Terakhir, ada juga nama Bupati Kutai Timur Isran Noor yang sebelumnya disebut akan ikut konvensi, tetapi tidak terjadwal dalam tahap Pra-Konvensi. Komite Konvensi Capres Partai Demokrat enggan menyebutkan alasan yang jelas terkait hilangnya nama Isran Noor ini. 

Juru Bicara Komite Rully Charis menyatakan, pihaknya tidak pernah menyebut nama-nama peserta yang akan mengikuti Pra-Konvensi, termasuk Isran Noor. Dengan begitu, inilah formasi kesebelasan Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat: 

1. Ali Masykur Musa (anggota Badan Pemeriksa Keuangan); 
2. Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina); 
3. Dahlan Iskan (Menteri BUMN)
4. Dino Patti Djalal (Duta Besar RI untuk Amerika Serikat)
5. Endriartono Sutarto (mantan Panglima TNI)
6. Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan) 
7. Irman Gusman (Ketua Dewan Perwakilan Daerah)
8. Hayono Isman (anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat) 
9. Marzuki Alie (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat)
10. Pramono Edhie Wibowo (mantan Kepala Staf Angkatan Darat)
11. Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara).

Editor : Hindra Liauw

Konvensi Demokrat "Ditinggal" karena Dianggap Tak Jelas


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito menilai, mundurnya Mahfud MD, Rustriningsih, dan Rusdi Kirana dari keikutsertaan dalam proses Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat dikarenakan anggapan bahwa konvensi merupakan panggung politik yang tak jelas. 

Menurutnya, hal ini harus menjadi pelajaran bagi komite konvensi agar lebih transparan dalam menyampaikan konsekuensi konvensi sekaligus untuk memberi pelajaran politik bagi masyarakat. 

Arie menegaskan, para tokoh yang memutuskan batal mengikuti seleksi konvensi pasti telah membuat kalkulasi sendiri. Kelebihan dan kekurangan konvensi dipertimbangkan. Keputusan batal ikut pun keluar setelah konvensi dinilai lebih banyak kekurangannya. 
KOMPAS.com/PUJI UTAMIWakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih saat ditemui dikantornya Senin (27/5/2013)
"Pasti dikalkulasi ke depannya bagaimana. Kalau kepilih konsekuensinya apa? Nah ini yang belum di-declare ke publik," kata Arie saat dihubungiKompas.com, dari Jakarta, Jumat (30/8/2013) pagi.

Idealnya, kata Arie, komite konvensi menyampaikan semua hal terkait konvensi kepada masyarakat. Tak hanya soal aturan main, tetapi juga alasan mengapa seorang tokoh diundang, hingga tokoh tersebut menyatakan siap ikut, atau sebaliknya.

Ia menekankan, konvensi tidak hanya harus transparan dan kredibel, tetapi juga mampu memberi pelajaran politik kepada masyarakat. Saat masih banyak pertanyaan, saat itu pula konvensi dinilai belum transparan dan belum mencerdaskan masyarakat dalam berpolitik. 

"Memangnya publik tahu? Harusnya komite menyampaikan, kenapa dia mundur, kenapa dia setuju. Apa karena perbedaan visi, atau kenapa? Value-nya harus ada," ujarnya. 

Seperti diberitakan, Pra-Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat yang digelar sejak Sabtu (24/8/2013) telah selesai. Gelaran penjaringan kandidat calon presiden ini menyisakan 11 nama. Padahal, sebelum menggelar pra-konvensi, ada 15 nama yang disebut diundang untuk ikut. 

Di hari terakhir penyelenggaraan pra-konvensi, Kamis (29/8/2013), tiga orang menyatakan batal ikut. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, yang kali pertama menyatakan membatalkan keikutsertaannya. Mahfud memasuki ruang pra-konvensi sekitar 15 menit untuk membacakan surat keputusannya. Ia mengaku batal ikut karena mekanisme konvensi yang belum jelas. 
IHSANUDDINDirektur Utama Lion Air Rusdi Kirana sesaat sebelum memulai Pra-Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat di Wisma Kodel, Jakarta, Kamis (29/8/2013)
Setelah Mahfud, Direktur Utama Lion Air Rusdi Kirana juga memutuskan tidak mengikuti konvensi. Rusdi menyampaikan langsung keputusannya kepada komite. Dengan bahasa yang diperhalus, Rusdi mengaku menunda keikutsertaannya pada konvensi lantaran ingin fokus pada bisnisnya. 

Selanjutnya, mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Rustriningsih, juga memutuskan untuk tidak mengikuti konvensi. Ia menghadiri pra-konvensi selama 30 menit sebelum menyampaikan keputusannya. Dia mengaku batal ikut karena masih ingin fokus berkarier dan mengurus keluarga di kampung halamannya, Jawa Tengah. 

Sementara itu, satu nama lain, yang disebut diundang dalam konvensi ini, yaitu Bupati Kutai Timur Isran Noor, justru tidak terjadwal dalam tahap pra-konvensi. Komite Konvensi Capres Partai Demokrat enggan menyebutkan alasan terkait tak adanya nama Isran. 

Juru Bicara Komite Rully Charis menyatakan, pihaknya tidak pernah menyebut nama-nama peserta yang akan mengikuti pra-konvensi, termasuk Isran Noor. 

Berikut adalah 11 nama calon perserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat: 
1. Ali Masykur Musa (anggota Badan Pemeriksa Keuangan); 
2. Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina); 
3. Dahlan Iskan (Menteri BUMN);
4. Dino Patti Djalal (Duta Besar RI untuk Amerika Serikat);
5. Endriartono Sutarto (mantan Panglima TNI);
6. Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan);
7. Irman Gusman (Ketua Dewan Perwakilan Daerah);
8. Hayono Isman (anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat);
9. Marzuki Alie (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat);
10. Pramono Edhie Wibowo (mantan Kepala Staf Angkatan Darat);
11. Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara).

Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

Rustriningsih Batal Ikuti Konvensi Demokrat


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih juga memutuskan batal mengikuti Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Direktur Utama Lion Air Rusdi Kirana juga memutuskan untuk batal ikut dalam konvensi ini. 

Rustriningsih awalnya datang memenuhi undangan Pra-Konvensi di Wisma Kodel, Jakarta, Kamis (29/8/2013). Datang sendirian pukul 19.35, Rustriningsih langsung masuk ke ruang Pra-Konvensi. Rustriningsih berada di dalam ruangan yang berisi 17 orang anggota Komite Konvensi itu selama lebih kurang 30 menit. 

Namun setelah keluar, dia menyatakan untuk tidak mengikuti konvensi. "Saya sudah sampaikan kepada komite, maaf kalau tidak bisa memenuhi harapan untuk mengikuti konvensi yang akan diselenggarakan," kata Rustriningsih. 

Rustriningsih mengaku mengambil keputusan tersebut karena masih ingin berkiprah di Jawa Tengah. Selain itu dia juga mengaku ingin fokus mengurus keluarga. Rustriningsih menolak jika keputusannya tersebut diambilnya berdasarkan hasil diskusi bersama Komite Konvensi Demokrat di dalam ruangan. 

Menurutnya, ia telah memutuskan sebelum tiba di Wisma Kodel. Menurutnya, diskusi menjadi sedikit lama karena sekaligus bersilaturahim dengan Komite Konvensi yang beberapa di antaranya adalah teman lama. 

Rustriningsih juga menyangkal keputusannya dipengaruhi oleh tekanan dari partainya, yakni PDI-P.

Editor : Hindra Liauw

Giliran Bos Lion Air Batal Ikut Konvensi Demokrat


JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, kini giliran Direktur Utama Lion Air Rusdi Kirana yang batal mengikuti Konvensi calon presiden Partai Demokrat. Rusdi awalnya datang memenuhi undangan Pra-Konvensi di Wisma Kodel, Jakarta, Kamis (29/8/2013). 

Datang sendirian pukul 18.15, Rusdi langsung masuk ke ruang Pra-Konvensi. Berbeda dengan Mahfud yang hanya masuk sekitar 15 menit, Rusdi berada di dalam selama satu jam sesuai waktu yang dijadwalkan. Namun setelah keluar, dia menyatakan untuk tidak mengikuti Konvensi. 

"Saya memutuskan untuk menunda pencapresan ini. Mungkin saya akan mengikuti konvensi sepert ini lima tahun lagi," kata Rusdi. 

Dia mengaku mengambil keputusan tersebut karena masih ingin fokus kepada usaha penerbangannya. Dia mendapatkan berbagai saran dari mitra kerja dalam dan luar negeri untuk menunda pencapresan. 

"Saya sendiri tentu harus membicarakan segala sesuatunya dengan mitra kerja dalam dan luar negeri. Dari bahasa tubuh mereka, mereka belum ingin saya mencapreskan diri sekarang," kata Rusdi. 

Rusdi menolak jika keputusannya tersebut diambilnya dari hasil diskusi bersama 17 orang komite konvensi di dalam ruangan. Menurutnya, keputusan tersebut sudah dibawanya sejak berangkat dari rumah. Menurutnya, diskusi menjadi lama karena dia baru mengungkapkan keputusannya tersebut di akhir diskusi. 

Menanggapi hal ini, Juru Bicara Konvensi Demokrat Hinca Panjaitan kembali mengungkapkan hal yang sama saat Mahfud memutuskan batal mengikuti konvensi. 

"Iya kita hormati juga keputusannya Pak Rusdi," kata Hinca.

Editor : Hindra Liauw